Munas MUI VII Keluarkan 11 Fatwa

0
14

JAKARTA — Musyawarah Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII yang ditutup Jumat (29/7) ini oleh Wapres Jusuf Kalla, menghasilkan 11 fatwa dan sejumlah rekomendasi (taushiyah) sebagai sumbangsih MUI untuk kemajuan umat Islam, bangsa dan negara.

”Baru munas kali ini, MUI mengeluarkan banyak fatwa sampai 11, pada munas-munas sebelumnya, paling hanya tiga fatwa,” ujar Ketua Komisi Fatwa KH Ma’ruf Amin disela-sela Munas MUI ke VII di Jakarta, Kamis (28/7). Dari 11 fatwa yang dibahas di Komisi C, dua fatwa lebih bersifat penegasan dari fatwa yang sudah dikeluarkan sebelumnya.
‘Kedua fatwa itu merupakan pendapat ulama tentang faham Ahmadiyah dan Perkawinan beda agama. Dalam soal Ahmadiyah ini, fatwa tersebut menyebutkan bahwa Ahmadiyah Lahore maupun Qadiani, dinilai sebagai ajaran di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Untuk itu, MUI mendesak pemerintah segera tindakan tegas terhadap paham tersebut. Sementara untuk masalah perkawinan beda agama, munas MUI kali ini kembali menegaskan fatwa dari munas MUI ke II tahun 1980, yang menyebutkan perkawinan beda agama itu haram dan tidak sah.

‘Fatwa MUI yang dibacakan Sekretaris Komisi C, Hasanuddin, juga menyebutkan masalah praktik perdukunan dan peramalan yang dinilai sebagai hal yang haram, serta masalah acara doa bersama sebenarnya tidak dikenal dalam Islam sehingga disebut bid’ah. ”Untuk doa bersama dengan cara berdoa bergiliran adalah haram mengamini doa-doa dari agama lain, juga haram jika dilakukan doa bersama secara serentak, namun mubah hukumnya jika doa bersama dilakukan menurut agama masing-masing,” katanya.

‘Sementara terhadap masalah pemikiran Islam liberalisme, MUI menyebutkan sebagai hal yang haram bila liberalisme itu didefinisikan sebagai pemikiran Islam yang menggunakan pikiran manusia secara bebas, bukan pemikiran yang dilandaskan agama. Demikian juga dengan pandangan mengenai sekularisme. MUI juga menilai haram terhadap pandangan mengenai pluralisme, bila konsep itu diartikan sebagai pandangan yang menyebutkan bahwa semua agama adalah sama. ”Yang boleh adalah pluralitas yang diartikan sebagai kenyataan bahwa masyarakat memiliki agama yang berbeda-beda dan karenanya harus saling menghormati dan berdampingan dengan baik,” kata Hasanuddin.

‘Fatwa lainnya antara lain mengharamkan wanita menjadi imam sholat, hukuman mati pada tindak pidana tertentu, perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan fatwa tentang pencabutan hak milik kepentingan pribadi untuk kepentingan umum. Sementara itu, hasil sidang Komisi D menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, MUI juga mendukung gerakan penghematan nasional, pemberantasan praktik perjudian, pemberantasan pornografi dan pornoaksi, pemberantasan miras, narkoba, HIV/AIDS.

‘Selain itu, MUI mendesak pemerintah dan DPR membahas sejumlah RUU krusial, di antaranya RUU tentang pornografi dan pornoaksi, RUU tentang produk halal. Agenda tadi malam yaitu penyusunan 13 anggota formatur yang selanjutnya bertugas menyusun pengurus MUI Periode 2005-2010. Di antara yang duduk sebagai formatur, adalah Ketua Umum MUI priode 2000-2005 KH Sahal Mahfudh, Sekum MUI Din Syamsuddin, pewakilan Dewan Penasehat MUI Ali Yafi yang diwakilkan Tolchah Hasan, serta anggota lain yang dipilih berdasarkan zone wilayah dan perwakilan ormas Islam. Menurut ketua pelaksana Munas MUI VII Ichwan Syam, pemilihan ketua umum MUI tidak akan lepas dari fatsoen yang telah melekat lama di MUI, yaitu melibatkan dua ormas Islam terbesar NU-Muhammadiyah.